formulasi kebijakan publik

1

Latar Belakang dan Definisi

a.     Latar belakang

(JAKARTA, pkmk-lanri.org.):

“Akhir-akhir ini, kita dihadapkan pada sebuah dilema kebijakan yang nyata. Sebuah fakta yang menarik, dimana produksi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah terus bertambah. Namun, seiring dengan bertambahnya kebijakan tersebut, sejumlah masalah justru terus terjadi. Sebut saja masalah bencana baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Gunung meletus, bencana banjir, ancaman tsunami, masalah kemacetan, pesawat jatuh, tabrakan kereta api dan lain sebagainya seolah tak pernah takut dengan kebijakan yang lahir, bahkan berani menantang, melawan dan bahkan membunuh! Padahal,  secara teori, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi atau permasalahan, mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana untuk mencapainya. Apa yang salah dengan kebijakan kita? Bukankah kita telah memiliki aktor-aktor kebijakan baik dari pemerintah maupun dari kalangan legislatif? Atau sebenarnya kita tidak memahami proses merumuskan kebijakan? Atau jangan-jangan kita salah merumuskan agenda setting? Ataukah banyaknya kepentingan yang harus kita akomodasi, sehingga kebijakan kita cenderung tidak fokus?”

Contoh-contoh  kebijakan publik di Indonesia:

1. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta (yang menurut versi Pemkot itu) sebagai solusi terhadap masalah penurunan kunjungan wisata pasca gempa 2006 adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Komite Pemulihan Pariwisata Yogyakarta (KPPY)

2) Pemberian Kemudahan dan Pengurangan Pajak

3) Promosi Pariwisata

4) Penyelenggaraan Event Seni, Budaya, dan Kepariwisataan

2. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk merelokasi pedagang “klithikan” dari Jl. Mangkubumi ke bekas pasar Kuncen dimuat dalam Peraturan Walikota No 45 Tahun 2007

3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan:

1) Alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20 % dari APBD di luar gaji guru sejak tahun 2006

2) Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) untuk anak TK dan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

4. Beberapa kebijakan pemerintah kontroversial:

1)   Kebijakan dana talangan untuk Bank Century yang awalnya 632 Milyar membengkak sampai 1000% menjadi 6,7 Trilyun.

2)   Kebijakan pembelian mobil pejabat negara seharga 1,3 M.

3)   Kebijakan rencana pembelian pesawat kepresidenan seharga 200 M.

4)   Kebijakan BLT yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah:

b.     Definisi

Policies are specific decisions about what role various lines of business in the organization will play and how resources will be allocated among them (Kebijakan adalah keputusan spesifik tentang apa manfaat berbagai sumberdaya dalam organisasi akan digunakan dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah:

                 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah:

     

     

2

Teori-Teori Formulasi Kebijakan Publik

1.      Pendekatan kepentingan negara (state interests approach)

Pendekatan kepentingan negara menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara yang memiliki independensi untuk membela kepentingan negara, misalnya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara.

2.      Model kelembagaan (institutional)

Model kelembagaan menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memang dianggap memiliki tugas dan hak yang sah untuk itu.

Secara struktural, pemerintah adalah pihak yang telah diserahi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara. Maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.

Role of government is rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically defined objective)

3.      Pendekatan politik birokratik (bureaucratic politics approach)

Pendekatan politik birokratik menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara dengan pertimbangan lebih karena untuk membela kepentingan instansi pemerintahannya sendiri dalam kerangka bersaing dengan kepentingan instansi pemerintah lainnya.

4.      Model elit (elite)

Model elit menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang mewakili kepentingan elit-elit pemegang kekuasaan negara. Dalam hal ini, kebijakan publik dibuat secara top-down untuk mempertahankan status quo.

5.      Model-model actor rasional (rational actor models)

Model-model aktor rasional menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara dengan mempertimbangkan semua sumberdaya, informasi, dan alternatif demi tercapainya preferensi para pejabat negara itu sendiri.

6.      Pendekatan-pendekatan analisis kelas (class analytic approaches)

Pedekatan analisis kelas menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh para pejabat negara, tetapi secara substansial mewakili kepentingan kelas dominan (kaum kapitalis/borjuis) yang akan melanggengkan kekuasaannya (status quo) (secara ekonomi dan politik) di atas (“mengeksploitasi”) kelas subordinasi (kaum proletar dan buruh).

(Lihat teori Marxist, Neo-Marxist, dan Dependency)

7.      Model proses (process)

Model proses menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah menerima artikulasi dan agregasi kepentingan dari masyarakat.

8.      Model sistem (system)

Model sistem menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah melalui tahap-tahap: input (berupa tuntutan dan dukungan), throughput (berupa pembuatan keputusan), dan output (berupa peraturan perundang-undangan)

9.      Model rasional (rational) (rasional komprehensif)

Model rasional atau model rasional komprehensif menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan berdasarkan pertimbangan cost-benefit analysis (analisis perbandingan biaya-manfaat) dari segi efisiensi keuangan.

10.  Model inkremental (incremental)

Model inkremental menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan praktis untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan perubahan sedikit demi sedikit (prinsip evolusioner, bukan revolusioner)

11.  Model pengamatan terpadu (mixed-scanning)

Model pengamatan terpadu menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan berupa penggabungan antara model rasional dan model inkremental.

12.  Pendekatan-pendekatan pluralis (pluralist approaches)

Pendekatan-pendekatan pluralis menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili formasi konflik, tawar-menawar, dan koalisi di antara kelompok-kelompok sosial yang sangat beragam dalam masyarakat  guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan  bersama dari para anggotanya.

Kepentingan-kepentingan ini pada umumnya menyangkut ekonomi, namun demikian secara khusus ada kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan isu etnis, agama, daerah, kekerabatan, dan lain-lain

13.  Model kelompok (group)

Model kelompok menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Peran pemerintah adalah mencari titik kompromi (keseimbangan) di antara kelompok-kelompok itu. Pemerintah menjadi “wasit” dengan aturan mainnya.

•      Kelompok-kelompok dalam masyarakat dan pemerintahan:

Ø  Interest groups = kelompok kepentingan

Ø  Pressure groups = kelompok penekan

14.  Model pilihan publik (public choice)

Model pilihan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan individu-individu dalam masyarakat dan pemerintahan dalam mengejar (memaksimalkan) kepentingannya secara ekonomis.

                         -  manusia homo economicus;

                         -  buyer meet seller,

                         -  supply meet demand;

                         -  Free trade; free market; capitalism

Pendekatan-pendekatan pilihan public (public choice approaches)

Pendekatan-pendekatan pilihan publik berakar pada teori pilihan publik yang berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang berkoalisi ke dalam kelompok kepentingan yang terorganisasi.

Kelompok-kelompok kepentingan dibentuk oleh individu-individu yang mencari dan memperjuangkan tercapainya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan pribadi secara spesifik. Para individu bergabung dalam rangka mencari akses terhadap sumber-sumber kebijakan publik.

Dengan membentuk kelompok, para individu menggunakan uang, keahlian, koneksi politik, pemungutan suara, dan sumber-sumber lainnya untuk meraih manfaat dari pemerintahan melalui aktivitas lobi, melalui pemilihan umum, dan bentuk-bentuk saluran yang lain.

Perjuangan individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi dengan membentuk kelompok-kelompok untuk meraih keuntungan pribadi melalui proses penyusunan kebijakan publik ini diistilahkan sebagai “rent-seeking society.”

Para pejabat publik, baik yang dipilih (elected) maupun diangkat (appointed), memiliki perhitungan dalam mempergunakan kekuasaannya dalam kerangka mencari keuntungan pribadi dengan cara melakukan koalisi kepentingan dengan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat guna melanggengkan kekuasannya. Jadi proses kebijakan publik diwarnai oleh para individu yang mencari keuntungan pribadi.

15.  Model teori permainan (game theory)

Model teori permainan menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

Pihak-pihak yang berkonflik berusaha memperoleh dampak keputusan yang mengamankan keuntungannya yang dimaksimalkan dari kelemahan lawan.

Hasil keputusannya lebih “transaksional” ketimbang “zero sum game”

Game theory is the study of rational decisions in situations in which two or more participantshave choices to make and the outcome depends on the choices made by each. Perhaps theconnotation of a "game" is unfortunate, suggesting that game theory is not really appropriate for serious conflict situations. Game theory is an abstract and deductive model of policymaking. Thechoices are frequently portrayed in a "matrix"-a diagram that presents the alternative choices of each player and all possible outcomes of the game. The actual outcome depends on the choices of  both Player A and Player B. Payoffs are frequently represented by numerical values; thesenumerical values are placed inside each cell of the matrix and presumably correspond to thevalues each player places on each outcome. Because players value different outcomes differently,there are two numerical values inside each cell—one for each player.Consider the game of "chicken." Whoever veers is "chicken." For example, one player may prefer death to dishonor in the game

(Teori permainan adalah studi tentang keputusan yang rasional dalam situasi di mana dua atau lebih pilihan participants untuk membuat dan hasilnya tergantung pada pilihan yang dibuat oleh masing-masing. Mungkin konotasi dari sebuah "permainan" kurang pas, menunjukkan bahwa teori permainan tidak benar-benar sesuai untuk situasi konflik serius. Teori permainan adalah model abstrak dan deduktif pembuatan kebijakan. Pilihan itu sering digambarkan dalam sebuah "matriks"-diagram yang menyajikan alternatif pilihan masing-masing pemain dan semua hasil yang mungkin dari permainan. Hasil yang sebenarnya tergantung pada pilihan kedua Player A dan B. Pemain kalah sering diwakili oleh nilai-nilai numerik; nilai numerik itu ditempatkan di dalam setiap sel dari matriks dan mungkin sesuai dengan nilai ​​setiap tempat pemain di setiap hasil. Karena pemain menghargai hasil yang berbeda secara berbeda, ada dua nilai numerik dalam setiap sel-satu untuk setiap player. Pertimbangan permainan "chiken." Siapapun adalah "chiken." Misalnya, satu pemain bisa memilih kematian tidak menghormati dalam permainan)

16.  Model perencanaan strategis (strategic planning)

Model perencanaan strategis menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili organisasi-organisasi yang terutama secara ekonomi berkepentingan untuk melangsungkan eksistensinya dalam rangka beradaptasi dg perubahan lingkungan global.

17.  Model demokrasi (democracy)

Model demokrasi menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara sangat luas (partisipatif). Partisipasi masyarakat yang substantif, bukan sekedar mobilitatif (formal atau prosedural)

18.  Model pelayanan publik (public service)

Model pelayanan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat.

Pemerintah bertindak memperantarai para warga dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan pelayanan publiknya, mendialogkan, dan merumuskan  solusinya, serta menjadikannya sebagai keputusan bersama.

Kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara esensial mewakili kepentingan warga masyarakat.

Role of government is serving (negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values).

Public interest is the result of a dialogue about shared values

Makalah/paper/power point yang sudah disempurnakan

dikirim ke ulungpribadi@yahoo.com

titel:  tugas FKP 1

3

Identifikasi Masalah-Masalah Publik

(AGENDA SETTING/PROBLEM STRUCTURING)

Dalam Model sistem (system)

Model sistem menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah melalui tahap-tahap: inputs (berupa tuntutan dan dukungan oleh pihak masyarakat), process/throughputs (berupa pembuatan keputusan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif), dan outputs (berupa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan)

Tuntutan (demands) adalah permintaan dari pihak masyarakat kepada pihak pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk menyelesaikan masalah (problems/issues)

Dukungan (supports) adalah dorongan dari pihak masyarakat kepada pihak pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk menyelesaikan masalah (problems/issues)

Dalam Model proses (process)

Model proses menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah menerima artikulasi dan agregasi kepentingan dari masyarakat.

Artikulasi (articulation) adalah penyampaian permintaan/aspirasi yang diajukan oleh pihak masyarakat kepada pihak pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) agar dibuatkan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah publik (public problems/ public issues) (salah satu tugas partai politik)

Agregasi (aggregation) adalah upaya menyampaikan dan menampung seluruh permintaan/aspirasi yang diajukan oleh pihak masyarakat kepada pihak pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) agar dibuatkan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah publik (public problems/public issues) (salah satu tugas partai politik dan fraksinya di legislatif)

Bentuk dari masalah-masalah publik:

keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, masukan dari masyarakat, kritikan masyarakat,  tuntutan, dukungan, kontrol sosial, dll.

Contoh kongkrit peristiwa/fakta lapangan:

1.      Peristiwa demonstrasi tuntutan kaum buruh agar Pemerintah menaikkan upah buruh

2.      Peristiwa demonstrasi menentang BBM naik, karena daya beli masyarakat Indonesia rendah.

3.       

Identifikasi masalah publiknya (tugas analis kebijakan):

1.      Gaji buruh rendah

2.      Pendapatan masyarakat rendah

3.       

4.      Kemiskinan tinggi

5.      Kriminalitas tinggi

6.      Pencemaran lingkungan tinggi

7.      Polusi udara tinggi

Dalam Public Policy Formulation Procedure:

 The step 1 : 

 Define the problem: This is the first and most important step in the process for the manner is which the problem is defined will shape the solution. Time and thought must go into properly defining the problem. If the problem is improperly defined, the solution will likely be wrong.

(Definisikan masalah: Ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam proses untuk cara ini (formulasi kebijakan publik) , yang mana masalah didefinisikan secara jelas akan membentuk solusi (pemecahan terhadap masalah publik tersebut). Waktu dan pikiran harus dipergunakan untuk mendefinisikan masalah secara benar dan tepat. Jika masalah tersebut tidak didefinisikan secara benar, solusinya akan berkemungkinan salah)

Dalam Policy Formulation and Analysis (Workshop for Staff of Regional Civil Society Organizations, Nadi, Fiji, 18-21 December 2007)

The nature of public problems is such that (Sifat masalah publik adalah sedemikian rupa sehingga):

􀁺they are often ill-defined (- mereka menjadi masalah yang dihadapi banyak orang)

􀁺they have political as well as purely technical aspects (- bukan sekedar aspek teknis tetapi juga sosial politis) contoh: jembatan rusak yang dilalui anak-anak sekolah

􀁺they often lack a good cause-effect knowledge base (- pihak masyaraakat seringkali kurang memiliki cukup pengetahuan untuk mengenali masalah tersebut) – contoh: penyakit hepatitis yang melanda suatu masyarakat

􀁺they may be solved but in so doing new problems emerge (mereka mungkin diselesaikan tetapi dengan demikian masalah baru muncul) – contoh: tempat pembuangan sampah; “gepeng dibuang dari satu daerah ke daerah lain”

􀁺their solution often involves trade-offs between cost and effectiveness (solusi mereka sering dipertentangkan antara biaya/perhitungan ekonomi dan efektivitas/perhitungan sosial politik) contoh: pengangguran

􀁺it may be hard to measure adequacy of results (mungkin sulit untuk mengukur kecukupan hasil/hasilnya tidak kelihatan secara fisik) contoh: masalah sosial di pedesaan dan perkotaan

􀁺it may be hard to measure fairness of results (mungkin sulit untuk mengukur kewajaran hasil/keadilan) contoh: penerapan hukum yang tidak adil)

PEKERJAAN KELOMPOK DI LAB KOMPT IP

IDENTIFIKASI MASALAH PUBLIK

NO	MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI
1	(masalah apa yang dihadapi masyarakat saat ini)	(buktikan dengan data kuantitatif/angka/statistik dan data kualitatif/komentar ahli bahwa masalah itu adalah benar-benar masalah publik)

4

Prioritas Masalah Publik

Prioritas masalah publik à membuat urutan/ ranking pentingnya masalah-masalah publik

Dasar Teoritik:

Pendekatan kepentingan negara (state interests approach)

kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara yang memiliki independensi untuk membela kepentingan negara.

Model kelembagaan (institutional)

kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memang dianggap memiliki tugas dan hak yang sah untuk itu.

Pendekatan-pendekatan pluralis (pluralist approaches)

kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili formasi konflik, tawar-menawar, dan koalisi di antara kelompok-kelompok sosial yang sangat beragam dalam masyarakat  guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan  bersama dari para anggotanya.

Kepentingan-kepentingan ini pada umumnya menyangkut ekonomi, namun demikian secara khusus ada kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan isu etnis, agama, daerah, kekerabatan, dan lain-lain.

Model kelompok (group)

kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Model pilihan publik (public choice)

kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan individu-individu dalam masyarakat dan pemerintahan. Kebijakan publik didasarkan pada pilihan konsumen.

Model demokrasi (democracy) – di era sekarang sistem demokrasi ini diterima oleh hampir seluruh masyarakat di dunia

Model demokrasi menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara sangat luas (partisipatif). Partisipasi masyarakat yang substantif, bukan sekedar mobilitatif (formal atau prosedural)

Maka dalam membuat prioritas masalah publik, kita harus memperhitungkan pendapat dari berbagai pihak, yakni: legislatif (DPR/DPRD), eksekutif (Pemerintah/Pemda), pengusaha, organisasi politik, organisasi sosial, LSM, perguruan tinggi, mahasiswa, dll.

Penerapannya:

1)      Dari hasil identifikasi masalah-masalah publik:

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI

2)      Disusun kuesioner untuk dimintakan pendapat kepada pihak-pihak yang beragam tadi:

a.      Penilaian dari para pejabat pemerintah

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5

1 =  tidak penting

2 =  kurang penting

3 =  cukup penting

4 =  penting

5 =  sangat penting

b.      Penilaian dari para anggota legislatif

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5

1 =  tidak penting

2 =  kurang penting

3 =  cukup penting

4 =  penting

5 =  sangat penting

c.       Penilaian dari para pengusaha

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5

1 =  tidak penting

2 =  kurang penting

3 =  cukup penting

4 =  penting

5 =  sangat penting

d.      Penilaian dari para pengurus organisasi politik

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5

1 =  tidak penting

2 =  kurang penting

3 =  cukup penting

4 =  penting

5 =  sangat penting

e.      Penilaian dari para pengurus organisasi sosial

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5

1 =  tidak penting

2 =  kurang penting

3 =  cukup penting

4 =  penting

5 =  sangat penting

f.        Penilaian dari para aktivis LSM

NO	MASALAH-MASALAH PUBLIK	ARGUMENTASI	1	2	3	4	5